Banjarmasin, Warta JITU — Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (Adaksi) wilayah Kalimantan Selatan menggelar aksi solidaritas, Senin (3/2) di General Building Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kampus Banjarmasin. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk Tukin for All yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek.
Para dosen membawa tiga tuntutan utama dalam aksi ini. Yang pertama rapelan tukin 2020-2024, yang kedua menginginkan tukin for all tanpa ada pembeda, yang ketiga tidak ada pasal selisih antara pemberian tukin serdos.
Koordinator ADAKSI ULM, Juliyatin, menyatakan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hingga tuntutan tersebut terealisasi sepenuhnya.
“Kami tetap memperjuangkan ini sampai benar-benar masuk ke rekening. Prinsip kami jelas, sebelum uang masuk, jangan percaya. Perjuangan ini akan terus kami suarakan karena seluruh dosen sudah sepakat,” tegas Juliyatin.
Menurut Juliyatin, total dana yang seharusnya dicairkan mencapai Rp10 triliun, tetapi yang disetujui hanya Rp2,5 triliun. Bahkan, pencairan Rp2,5 triliun tersebut masih dalam proses tanpa kejelasan progres dari pemerintah.
“Keputusan dari kementerian belum jelas. Kami tidak tahu apakah semua dosen akan mendapatkan haknya atau tidak,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu dosen yang ikut aksi, Rachmi, menyebutkan, aturan yang ditetapkan sejak 2020 tidak dijalankan dengan tepat, sehingga hak para dosen terabaikan.
“Dulu, mestinya ada Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur Tukin 2020-2024 sesuai Perpres. Tapi, yang dibuat malah Kepmen (Keputusan Menteri). Karena itu, Kepmen dianggap tidak sesuai, dan kami dirugikan. Padahal, ini bukan kesalahan kami sebagai dosen,” ujar Rachmi.
Ia menambahkan, masalah ini berlanjut hingga kini, dan pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk mencari solusi.
“Menteri yang sekarang akhirnya membuat Permen untuk 2025 supaya sesuai aturan. Tapi, bagaimana dengan 2020-2024? Apakah hak kami harus dihilangkan begitu saja? Pemerintah harus adil dalam menyelesaikan ini,” tuturnya.
Ia juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan oleh dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek.
“Kementerian agama saja mendapatkan rapelan Tukin dari tahun 2015-2018, lalu kenapa kami di bawah Kemendiktisaintek tidak? Ini bukan kesalahan kami, tetapi kesalahan di tingkat kementerian yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” ungkap Rachmi.
Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini, pencairan Tukin tahun 2025 masih menunggu Perpres yang belum ditandatangani oleh Presiden.
Kesejahteraan yang menurun menjadi salah satu dampak utama yang dirasakan dosen akibat belum cairnya Tukin.
“Ya kita kan kesejahteraan juga turun, kan semua dosen juga tidak semuanya dapat serdos, hanya sebagian yang dapat serdos, untuk dapat serdos itu juga sulit,” pungkasnya.
Melalui aksi ini, para dosen berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk menyelesaikan tunggakan Tukin 2020-2024 serta mempercepat proses pencairan Tukin 2025.
Penulis: Nova Lisa
Penyunting: Dyaa
