Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (15/1). Aksi yang diikuti massa dalam jumlah terbatas tersebut berlangsung sejak pukul 14.50 hingga 18.00 WITA.
Aksi demonstrasi tersebut diwarnai ketegangan akibat ketidakhadiran Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian H.K. Massa aksi yang telah menunggu selama kurang lebih satu jam tanpa kejelasan akhirnya terlibat dorong-dorongan dengan aparat. Dalam insiden tersebut, Ketua BEM Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arifin dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans, sementara seorang perwakilan mahasiswa asal Balangan mengalami pendarahan pada hidung yang diduga akibat tindakan represif aparat.
Kericuhan terjadi setelah massa aksi tidak mendapatkan kepastian terkait kehadiran pimpinan DPRD untuk menemui mereka. Dalam situasi tersebut, perwakilan mahasiswa kemudian melobi agar setidaknya terdapat perwakilan DPRD yang menemui massa aksi. Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan akhirnya turun ke lokasi aksi dan membuka ruang dialog.
Dialog dibuka dengan penyampaian enam tuntutan oleh Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), M. Irfan Naufal. Di antaranya:
- Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan wacana Pilkada melalui DPRD.
- Menuntut penegasan komitmen konstitusional negara terhadap demokrasi elektoral langsung.
- Menuntut pembebasan segara dan tanpa syarat terhadap para pejuang demokrasi yang ditahan sebagai tahanan politik.
- Menuntut pelaksanaan audit lingkungan yang independen, transparan, dan berbasis data ilmiah, serta penindakan hukum yang tegas terhadap penyebab krisis ekologis.
- Menagih janji atas kesepahaman pada aksi kemarin terhadap penetapan taman Nasional Meratus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan dilakukan tanpa kajian sosial lingkungan yang memadai.
- Menuntut presiden dan DPR RI mensahkan undang undang pro rakyat.
Menyikapi tuntutan yang pertama, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Kalimantan (Uniska) menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD tidak mencerminkan nilai demokrasi secara filosofis.
“Bagaimana ketika kita dipimpin oleh orang yang tidak kita pilih, dan jalannya pun tidak sesuai dengan keinginan kita?” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BEM STIHSA, Rizky, menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD Kalimantan Selatan dalam aksi demonstrasi tersebut. Ia menilai penyampaian aspirasi rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam praktik demokrasi.
Aksi juga diwarnai kekecewaan akibat absennya pimpinan DPRD. Massa aksi menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi lanjutan apabila Ketua DPRD tidak bersedia menemui mahasiswa secara langsung.
“Jika Pak Supian H.K. bersedia menemui kami besok atau lusa, maka aksi akan berlanjut ke jilid dua,” tukasnya.
Ia juga menegaskan bahwa berdirinya massa aksi di lokasi tersebut bukan untuk berdialog dengan perwakilan. Mahasiswa menginginkan pimpinan DPRD hadir secara langsung untuk menemui massa aksi.
“Perlu ditegaskan bahwa berdirinya massa aksi di sini bukan untuk berdialog, karena para pimpinan tidak hadir. Kami tidak bersedia berdialog apabila bukan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian H.K., yang turun langsung menemui massa,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Rosehan menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa. Ia menyatakan secara pribadi sependapat dengan tuntutan mahasiswa terkait penolakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
“Saya mengapresiasi adik-adik mahasiswa. Secara pribadi, saya juga sependapat, jangan sampai suara rakyat dibungkam,” ujarnya.
Ia menilai bahwa meskipun pelaksanaan Pilkada secara langsung membutuhkan biaya yang besar, Pilkada melalui DPRD juga tidak menjamin terbebas dari praktik manipulasi politik. Rosehan menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kalimantan Selatan.
“Saya akan menyampaikan keinginan adik-adik mahasiswa kepada Ketua DPRD. Mudah-mudahan ada jawaban yang lebih baik dari pimpinan DPRD,” tutupnya.
Penulis: Nada
Penyunting: Dewi
