Banjarmasin, Warta JITU – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banjarmasin menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa (31/12) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat.
Ketua Umum BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Syamsu Rizal, menjelaskan terkait demonstrasi ini digelar karena keresahan mahasiswa terhadap dampak kenaikan PPN 12%.
Selain menolak pemberlakuan PPN 12%, mahasiswa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan kebijakan tersebut.
“Pemerintah harus mempergunakan hasil pajak sesuai amanat undang-undang, yakni sebesar-besarnya untuk kepentingan kesehatan dan masyarakat,” tutur Syamsu.
Lebih lanjut, Syamsu juga mendesak pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan fiskal agar lebih berkeadilan dan berpihak pada masyarakat kecil. Ia berharap hasil pajak benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menemui mahasiswa untuk menyatakan, pihaknya memahami keresahan tersebut dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.
“Secara kelembagaan, kami sudah menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak boleh membebani masyarakat. Sebagai wakil rakyat, kami ingin memberikan yang terbaik. Saya secara pribadi kontra terhadap kebijakan ini,” tukasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan PPN berada di bawah wewenang pemerintah pusat. DPRD hanya bisa menyampaikan rekomendasi sesuai dengan prosedur kelembagaan.
“Kami akan merespons aspirasi ini dengan baik dan menyampaikannya ke pusat. Kebijakan fiskal harus tepat sasaran, dan kami mendukung langkah mahasiswa,” ujarnya.
Kartoyo juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan damai dan tertib. Ia menyebut aksi ini merupakan bentuk nyata kepedulian generasi muda terhadap kebijakan publik.
“Alhamdulillah kita terkesan, dan memang kita berusaha meresapi terhadap etika kalian. Apalagi, kalian mahasiswa boleh menyuarakan tapi jangan berterus-terusan seperti itu ya,” ucap Kartoyo.
Meskipun aksi berlangsung damai, mahasiswa terus mendesak pemerintah untuk segera merespons tuntutan mereka.
“Bahwa hari ini di seluruh titik di Indonesia, masyarakat memang betul-betul menolak, pemerintah harus mengakui bahwa ada penolakan besar dari masyarakat terhadap kebijakan ini,” pungkas Syamsu.
Mereka meminta wakil rakyat untuk konsisten menyampaikan aspirasi penolakan PPN 12% kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Penyunting: Asil
