Banjarmasin, Warta JITU — Organisasi Mahasiswa (Ormawa) tingkat universitas di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar konsolidasi menyikapi polemik yang ada di ULM. Salah satunya ialah pemotongan dana pagu dan anggaran kemahasiswaan tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (15/4) ini menjadi wadah bagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ormawa untuk menyampaikan kondisi yang dialami masing-masing fakultas.
Efisiensi anggaran tahun ini memunculkan kekhawatiran besar. Dalam forum konsolidasi, terungkap pemotongan dana pagu dilakukan secara tidak merata, bahkan ada yang mencapai 100 persen, seperti yang terjadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
“Kami juga terkejut kenapa bisa sampai 100 persen dipotong untuk dana pagu ini,” ungkap Andri selaku ketua BEM FKIP.
Sementara itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyatakan pemotongan yang terjadi sebesar 50 persen dan masih dalam batas yang dapat disesuaikan.
Ketua BEM FISIP, Restu Ridho Pratama, menyebutkan mekanisme pemotongan dilakukan dari tingkat universitas, kemudian diserahkan ke pengelolaan masing-masing fakultas.
“Untuk kami di FISIP, memang ada pemotongan tapi tidak terlalu berdampak besar. Himaprodi ada yang tetap dapat alokasi, ada juga yang tidak,” ujarnya.
Situasi berbeda terjadi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), yang mengalami pemotongan hingga 60 persen. Sedangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), hingga saat ini pihak mahasiswa masih menunggu pembahasan lanjutan bersama pihak dekanat.
Sementara itu, dari Fakultas Hukum (FH), laporan menunjukkan pemangkasan anggaran hingga 85 persen dari tahun sebelumnya.
Ketua BEM FH, Nur Amalia Fitri, mengaku sudah berupaya membangun komunikasi dengan pimpinan fakultas, namun tanggapan yang diterima belum mengarah pada solusi konkret.
“Kami coba membangun komunikasi, tapi yang kami dapatkan hanya pembanding nasib. Tidak ada solusi yang diberikan,” tuturnya.
Kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan mahasiswa. Dengan beban program kerja, tanggung jawab organisasi, dan ekspektasi terhadap pengembangan diri, banyak yang menilai pemotongan dana pagu yang signifikan tanpa kejelasan dan solusi konkret adalah bentuk ketidakadilan dan pelemahan terhadap peran mahasiswa dalam berkegiatan.
Penulis: Nova Lisa
Penyunting: Dyaa
