Banjarmasin, Warta JITU – Konsorsium Pers Banua laksanakan Dialog Nasional dengan mengusung tema “Pemilu Cerdas dan Bermartabat, Melawan Hoax dan Disinformasi untuk Marwah Banua” di Gedung Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Kamis, (22/6). Acara ini dihadiri oleh Dekan FISIP ULM, Jurnalis, Pers Mahasiswa, Sekretaris/Komisioner KPU dan Bawaslu, serta Stakeholder pemerintah daerah.
Konsorsium Pers Banua merupakan gabungan lima organisasi kewartawanan yang sepakat membentuk konstituen Dewan Pers. Organisasi tersebut ialah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalimantan Selatan (Kalsel), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kalsel. Adanya konsorsium ini akan menjadi pilar utama demokrasi di Kalsel dan membantu sosialisasi pemilu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalse Andi Tenri Sompa mengatakan bahwa konsorsium pers ini diadakan agar pers bisa menjadi wadah mobilisasi massa dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pentingnya peran pers diharapkan mampu berpartisipasi sebagai media yang menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun mendatang. Maka perlu adanya penyamaan persepsi antara pers dengan penyelenggara pemilu agar tidak terjadi penggiringan opini oleh salah satu calon atau salah satu partai.
“Terkait dari banyaknya persoalan kampus yang perlu dikritisi, Lembaga Pers Mahasiswa mungkin nantinya akan dilindungi oleh Dewan Pers. Bersamaan dalam konteks pemilu, pers menjadi tempat, organisasi, atau media yang akan membangun citra konfilk yang bermartabat, serta membangun citra marwah banua. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, bermartabat, apalagi meninggikan marwah banua diperlukan pers yang memang menjadi garda terdepan sebagai tempat sosialisasi paling efektif, terutama dari mahasiswa,” tambahnya.
Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin menanggapi bahwa dunia politik memang sangat bersinggungan sekali dengan dunia pers dan fakta bahwa sekarang para pemilik media justru menjadi pengendali, pengatur dan elit yang bermain. Sebenarnya itu hal yang celaka dan perlu dikritisi sebagai pers.
Niniek Rahayu selaku Keynote Speaker mengatakan bahwa pers harus bisa menghadirkan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan politik. Hal ini didasari karena satu diantara enam fungsi pers adalah meningkatkan intelektual publik dan meningkatkan pemberdayaan politik. Berdemokrasi khususnya melalui pemilu yang pasti akan dilaksanakan bersama, sejatinya upaya untuk membangun peradaban bangsa yang berkeadilan. Maka tugas pers untuk meningkatkan intelektual bangsa serta memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak ikut andil dalam demokrasi 2024 nanti dan tidak ada seorangpun yang tertinggal haknya, termasuk kelompok, masyarakat, disabilitas, dan mereka yang tinggal di wilayah yang jauh informasi tentang pemilu. Kemudian, pers juga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan kritis, mengoreksi, memberi saran, serta yang paling penting ialah memperjuangkan keadilan.
Menutup acara tersebut Toto memberikan pesan penting bagi pers terutama mahasiswa, berdasarkan riset yang ia kutip dari dua lembaga salah satunya universitas di Amerika dan dari Unesco bahwa literasi Indonesia itu rendah. Ia mengatakan bahwa persoalan sebenarnya bukan pada informasinya, tetapi dari penerimanya. Ternyata Indonesia dibandingkan dari seratus negara di belahan dunia berada pada peringkat ketiga dari urutan paling bawah yang literasinya paling rendah.
Kemampuan literasi Indonesia dalam rentang satu bulan, jumlah kata yang mampu dibaca oleh orang Indonesia ternyata tidak lebih dari 400-500 kata saja. Kebiasaan hanya membaca judul tanpa membaca keseluruhan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi yang nyatanya sudah dijawab dalam informasi yang tersaji. Maka dari itu tidak hanya pers saja yang bertanggung jawab, tetapi semua orang sebagai pembaca harus pintar dalam menerima informasi.
Editor: Anita
