Pemangkasan anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan, terutama terkait keberlanjutan KIP Kuliah pada 2025. Banyak mahasiswa bertanya-tanya, benarkah program ini akan ditiadakan?
Berdasarkan dari Kemendiktisaintek langsung menyatakan terkait efesiensi anggaran berdampak pada Kemendiktisaintek, yang awalnya memiliki anggaran sekitar 14 triliun kemudian dipangkas menjadi sekitar 1 triliun.
Beberapa dampak signifikan yang akan terjadi akibat pemangkasan anggaran ini ialah banyak beasiswa yang kuotanya dikurangi bahkan ditiadakan. Contoh yang pertama ialah KIP kuliah tahun 2025, yang sebenarnya sudah dibuka dari tanggal 3 Februari sampai dengan 31 Oktober 2025, kemungkinan besar KIP kuliah tahun 2025 ini akan dibatalkan. Kedua, yaitu beasiswa Pendidikan Indonesia juga akan ada pengurangan anggaran. Selain itu, akibat dari efesiensi anggaran ini ialah UKT atau SPP di perguruan tinggi negeri akan melambung tinggi dibandingkan sebelumnya.
Mengapa dilakukan efesiensi anggaran? Pertama, untuk mendanai program makan siang bergizi gratis. Dari efesiensi ini program makan siang gratis mendapat tambahan anggaran sekitar 100 triliun, kemudian negara juga harus membayar hutang yang telah jatuh tempo pada tahun ini yaitu sekitar 800 triliun. Hutang tersebut merupakan warisan dari presiden Jokowi, juga kabinet yang membeludak dan membuat tanggungan negara semakin banyak.
Akibat pemangkasan anggaran yang ekstrim ini banyak hal-hal fundamental juga ikut terpangkas anggarannya, seperti belanja infrastruktur dasar, kajian dan analisis, serta pelayanan publik. Namun, keanehan efesiensi ini tidak berdampak pada Kemenhan, Polri, TNI, dan DPR. Bahkan, Kemenhan punya anggaran 166 triliun dalam satu tahun. Dengan demikian, mengapa mereka dibiarkan gemuk saat lembaga yang menjadi pelayanan publik malah dipangkas, dan banyak dari mereka yang akan terancam di PHK?
Apakah Pendidikan jadi prioritas pendukung? Perlu diketahui Kemendiktisaintek membutuhkan anggaran 1,9 triliun untuk membenahi 200.000 mahasiswa baru. Jika anggaran 2025 dipangkas 1,3 triliun, maka dapat diasumsikan kuota KIP kuliah 2025 akan kurang dari separuhnya atau malah ditiadakan.
Beberapa netizen menyoroti dampak efisiensi anggaran tidak hanya tentang pengurangan kuota, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Mereka khawatir pemotongan anggaran dapat mengurangi fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa.
Akun Instagram @seccdaprlyn_ berkomentar pada salah satu postingan @sahabat.kipkuliah
“pleasee lebih penting pendidikan gratis dari pada makan gratis, toh yang dapat makan gratis cuman siswa/siswi dari SD/SMA aja, sedangkan kami yang kuliah ini gimana? bahkan ada yang kuliah sambil kerja buat bayar UKT dan ngebiayain kehidupannya,” tulis akun itu.
Seperti yang kita tahu, banyak mahasiswa yang bergantung pada KIP kuliah, bahkan kuliah sambil kerja demi dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan hidup yang lebih layak.
Mengutip dari X akun @iwonnchu, berikut tanggapan terkait penurunan anggaran.
“Makan gratis tapi sekolah gak layak. Mau bergizi gimana pun makananya, kalau lingkungan kelas berdebu gini, emang masih sehat,” kutip akun @iwonnchu.
Tanggapan tersebut menyiratkan program makan gratis hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi tidak memperhatikan aspek fasilitas sekolah yang sama pentingnya, yaitu lingkungan belajar yang sehat dan nyaman untuk keberhasilan belajar siswa agar lebih efektif.
Sementara itu, pada platform X akun @chloerinde, ia mengunggah screenshoot statement yang ditulis,
“Bro berpikir dengan Anis menjadi presiden bakalan lebih baik wkwk. Gw juga ga terlalu pro ke Prabowo tapi dari ke-3 paslon cuma 02 yang agak sehat,” pernyataan dalam unggahan tersebut.
Disisi lain, terdapat beberapa respon yang menyetujui pendapat dari konten yang diunggah oleh akun @chloerinde.
“Sebenernya dari mereka bertiga juga gaada yg sehat, sih. Tiga-tiganya juga pasti punya kebaikan dan keburukan. Stop comparing paslon 01/02/03 lagi, siapapun yang jadi presiden harus dilawan kalo punya kebijakan di luar nalar,” tulis akun @2510_05.
Beberapa persoalan diatas dapat kita interpretasikan sebagai suatu hal atau strategi mempertahankan kebodohan dan kemiskinan supaya terus bergantung kepada pemerintah.
Banyak pihak khawatir bahwa efisiensi anggaran dapat menyebabkan pengurangan kuota penerima KIP kuliah. Hal ini tentu akan berdampak pada ribuan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Penurunan kualitas pendidikan selain pengurangan kuota, efisiensi anggaran juga dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pendidikan. Hal ini bisa terjadi jika anggaran untuk fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan ikut dipangkas.
Tekanan ekonomi akibat efisiensi anggaran dapat meningkatkan potensi mahasiswa putus kuliah. Mahasiswa yang mengandalkan KIP kuliah mungkin akan kesulitan membiayai hidup dan pendidikan mereka jika bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Meskipun terdapat kekhawatiran, banyak pihak berharap bahwa pemerintah tetap memberikan prioritas pada sektor pendidikan.
Pendidikan adalah investasi penting bagi masa depan bangsa, sehingga tidak seharusnya menjadi korban efisiensi anggaran. Pemerintah diharapkan dapat mencari alternatif untuk mengatasi masalah anggaran tanpa harus mengorbankan program KIP kuliah. Misalnya, dengan mencari sumber pendanaan lain atau melakukan efisiensi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada pendidikan.
Masyarakat juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan dana KIP Kuliah digunakan dengan sesuai dan tepat sasaran.
Penulis: Rika
Penyunting: Asil
