Banjarmasin, Warta JITU – Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (17/2) sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat mengenai efisiensi anggaran.
Adapun sembilan tuntutan utama yang disampaikan Mahasiswa pada aksi hari ini yaitu, pertama, mereka menuntut transparansi dalam peninjauan rekonstruksi ulang anggaran agar lebih matang.
Kedua, mereka mendesak adanya alokasi perencanaan target MBG di daerah 3T guna pemerataan akses pendidikan.
Ketiga, mahasiswa meminta pembatalan dan evaluasi ulang kebijakan pengurangan beasiswa yang dinilai merugikan mahasiswa penerima manfaat.
Selanjutnya, keempat, mereka menuntut peninjauan kembali kebijakan pemangkasan anggaran BPJS dan sektor kesehatan yang dianggap dapat menghambat akses layanan kesehatan masyarakat.
Kelima, mereka mengecam pemotongan anggaran BOPTN dan BPPTNBH sebesar 50% karena dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.
Keenam, mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali proyek strategis nasional yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketujuh, mahasiswa menolak RUU Minerba yang dinilai memberikan keleluasaan bagi konsesi tambang di perguruan tinggi.
Kedelapan, mereka mendorong pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam memberantas korupsi.
Kesembilan, mereka menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan dan menuntaskan RUU Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Adi Jayadi, menerangkan kebijakan ini dikeluarkan secara ugal-ugalan oleh pemerintah.
Maka dari itu, mahasiswa dari masyarakat Kalimantan Selatan dan mahasiswa lainnya mengecam kebijakan yang bersifat ugal-ugalan.
“Kebijakan dari pemerintah yang belum tentu keluar, yang ugal-ugalan justru lebih cepat disahkan. Lalu, tiba-tiba dihadirkan seseorang yang disebut sebagai pemimpin dengan narasi penyelamat, membatalkan kebijakan itu, dan seolah menjadi pahlawan. Siklus ini yang terus terjadi hari ini,” ujarnya.
Adi menambahkan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk aliansi mahasiswa, tidak akan tinggal diam dan akan terus mengecam kebijakan yang dinilai dibuat secara sembrono tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.
Dalam aspirasi ini tidak hanya menyoroti permasalahan efisiensi anggaran saja, melainkan ikut pula menyoroti terkait Undang-undang Perampasan Aset dan Undang-undang Minerba terkait perizinan tambang kepada perguruan tinggi.
“Dalam proses ini kami juga tidak hanya menyoroti terkait efisiensi anggaran, undang-undang perampasan aset, bahkan kemudian undang-undang Minerba terkait perizinan tambang kepada perguruan tinggi kami highlight dalam poin tuntutan hari ini,” jelas Adi.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto, menemui mahasiswa untuk menyatakan agar mahasiswa menyampaikan semua tuntutannya dan akan diupayakan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Silakan sampaikan apapun tuntutan. Insyaallah akan kita salurkan ke pusat. Sebagai seorang muslim, tidak berani menyatakan dengan pasti. Kita upayakan semaksimal mungkin,” tutur Yanto.
Bambang Yanto juga mengutarakan, pada hari Rabu tepatnya tanggal 19 Februari 2024, pimpinan dewan seluruh Indonesia akan membicarakan tentang efisiensi dan tuntutan mahasiswa di Jakarta. Hal tersebut merupakan upaya yang sedang dilaksanakan dan menunggu kabar perkembangannya.
Adi menyatakan jika aspirasi hari ini tidak disampaikan di hari Rabu yang telah dibicarakan. Maka, mereka akan datang kembali turun ke jalan dengan membawa masa yang lebih banyak karena ini adalah aliansi gerakan serentak.
“Kami sepakat, bahwa ketika memang poin tuntutan yang kami sampaikan hari ini tidak disampaikan di pusat di hari Rabu dan tidak di publikasi ke media pada hari Kamis, kami aliansi akan kembali turun ke jalan dengan masa yang berlipat ganda,” tegasnya.
Mahasiswa juga sepakat tidak hanya sektor pendidikan saja yang tersoroti, yang terkena imbas bukan hanya ekonomi bahkan beberapa sektor juga terdampak.
Mereka menyampaikan pada media bahwa mereka tidak ingin Bapaknya di PHK, Ibunya antre gas, Kakaknya putus kuliah, namun Adiknya mendapatkan makan gratis. Mereka juga menuntut keterlibatan dari publik itu wajib.
BEM UIN Antasari, Abdurrahman, mengingatkan untuk jangan lengah dengan semua yang terjadi, karena bisa saja hal itu berubah dalam waktu yang singkat.
“Jangan sampai lengah dengan semua ini, karena bisa saja itu berubah dalam waktu yang singkat bahkan tidak terduga-duga. Survei dari mahasiswa bisa saja tidak sesuai dengan yang di lapangan,” pungkasnya.
Penulis: Juci
Penyunting: Nova Lisa
