Namun, hingga aksi berlangsung, tidak satu pun anggota DPR RI dapil Kalsel hadir menemui massa. Kondisi tersebut memicu kekecewaan mahasiswa karena tuntutan yang mereka bawa berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat dan kewenangan DPR RI.
Sebagai gantinya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, membacakan surat dari anggota DPR RI dapil Kalsel, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, di depan Gedung DPRD Kalsel. Surat bernomor 018/A.350/DPR-RI/VI/2026 tertanggal 17 Juni 2026, Rikwanto mengapresiasi undangan dialog yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai aspirasi terkait penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian.
“Aspirasi yang diusung oleh rekan-rekan mahasiswa se-Kalimantan Selatan mengenai penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dan krusial bagi kemajuan Banua kita tercinta,” ucapnya.
Namun, ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung. Rikwanto menjelaskan dirinya harus menjalankan agenda kedewanan yang telah dijadwalkan sebelumnya, yakni persiapan kunjungan kerja dan rapat Tim Perumus Undang-Undang Perampasan Aset.
“Dengan penuh rasa hormat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, saya menyampaikan bahwa tidak dapat hadir secara langsung pada agenda audiensi tersebut,” keluhnya.
Meski berhalangan hadir, Rikwanto menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan siap menerima dokumen tuntutan serta pernyataan sikap mahasiswa untuk dipelajari lebih lanjut. Ia juga menegaskan aspirasi mahasiswa akan diteruskan melalui mekanisme yang ada di DPR RI, baik melalui komisi maupun fraksi tempatnya bertugas.
“Saya senantiasa membuka pintu komunikasi dan siap menerima salinan resmi berupa tuntutan serta pernyataan sikap dari rekan-rekan BEM se-Kalsel secara tertulis,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian harga BBM yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, pencabutan revisi UU Polri dan reformasi kepolisian, serta peningkatan kesejahteraan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebagai bentuk protes, massa membentangkan foto-foto anggota DPR RI dapil Kalsel di atas aspal jalan dan menaburkan bunga di atasnya. Sejumlah anggota DPRD Kalsel yang hadir turut melakukan hal serupa.
Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Antasari, Ahmad Munawir Sazali menyatakan mosi tidak percaya. Ia menilai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan nasional sehingga memerlukan dialog dengan anggota DPR RI.
“Kami ingin berdialog langsung, menyampaikan kajian yang sudah kami susun. Karena yang kami persoalkan adalah kebijakan nasional,” ungkapnya.
Massa mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, yang bersedia berdialog dengan massa aksi. Dalam pertemuan tersebut, Supian HK berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada anggota DPR RI di Jakarta.
Meski mengapresiasi langkah tersebut, Ketua BEM Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Muhammad Arifin menegaskan bahwa mahasiswa masih menunggu bukti konkret atas komitmen yang diberikan. Menurutnya, tindak lanjut nyata lebih penting daripada sekadar pernyataan dukungan.
“Kami meminta bukti konkret bahwa apa yang disampaikan benar-benar diteruskan. Kami perlu bukti, tidak hanya press release,” ujarnya.
Supian HK, menandatangani pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa dan berjanji meneruskan tuntutan tersebut kepada anggota DPR RI serta pemerintah pusat.
Aksi ditutup dengan penyampaian harapan serta erus mengawal perkembangan tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi tersebut. dari Ketua BEM Uniska, Ahmad Munawir Sazali.
“Harapan kami tentu 11 anggota DPR RI dapil Kalimantan Selatan bisa hadir dan mendengarkan langsung keresahan masyarakat. Hari ini kami sudah berdialog dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan kami menunggu tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan,” tutupnya.
Banjarmasin, Warta JITU — Aksi Reformasi Indonesia Jilid II yang digelar oleh Aliansi BEM Se-Kalimantan Selatan, Jum’at (19/6) tidak diikuti massa sebanyak aksi jilid I. Meski demikian, mahasiswa tetap menuntut kehadiran 11 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan untuk berdialog secara langsung mengenai berbagai isu nasional yang mereka soroti.
Namun, hingga aksi berlangsung, tidak satu pun anggota DPR RI dapil Kalsel hadir menemui massa. Kondisi tersebut memicu kekecewaan mahasiswa karena tuntutan yang mereka bawa berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat dan kewenangan DPR RI.
Sebagai gantinya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman, membacakan surat dari anggota DPR RI dapil Kalsel, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, di depan Gedung DPRD Kalsel. Surat bernomor 018/A.350/DPR-RI/VI/2026 tertanggal 17 Juni 2026, Rikwanto mengapresiasi undangan dialog yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai aspirasi terkait penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian.
“Aspirasi yang diusung oleh rekan-rekan mahasiswa se-Kalimantan Selatan mengenai penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dan krusial bagi kemajuan Banua kita tercinta,” ucapnya.
Namun, ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung. Rikwanto menjelaskan dirinya harus menjalankan agenda kedewanan yang telah dijadwalkan sebelumnya, yakni persiapan kunjungan kerja dan rapat Tim Perumus Undang-Undang Perampasan Aset.
“Dengan penuh rasa hormat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, saya menyampaikan bahwa tidak dapat hadir secara langsung pada agenda audiensi tersebut,” keluhnya.
Meski berhalangan hadir, Rikwanto menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan siap menerima dokumen tuntutan serta pernyataan sikap mahasiswa untuk dipelajari lebih lanjut. Ia juga menegaskan aspirasi mahasiswa akan diteruskan melalui mekanisme yang ada di DPR RI, baik melalui komisi maupun fraksi tempatnya bertugas.
“Saya senantiasa membuka pintu komunikasi dan siap menerima salinan resmi berupa tuntutan serta pernyataan sikap dari rekan-rekan BEM se-Kalsel secara tertulis,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian harga BBM yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, pencabutan revisi UU Polri dan reformasi kepolisian, serta peningkatan kesejahteraan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebagai bentuk protes, massa membentangkan foto-foto anggota DPR RI dapil Kalsel di atas aspal jalan dan menaburkan bunga di atasnya. Sejumlah anggota DPRD Kalsel yang hadir turut melakukan hal serupa.
Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Antasari, Ahmad Munawir Sazali menyatakan mosi tidak percaya. Ia menilai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan nasional sehingga memerlukan dialog dengan anggota DPR RI.
“Kami ingin berdialog langsung, menyampaikan kajian yang sudah kami susun. Karena yang kami persoalkan adalah kebijakan nasional,” ungkapnya.
Massa mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, yang bersedia berdialog dengan massa aksi. Dalam pertemuan tersebut, Supian HK berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada anggota DPR RI di Jakarta.
Meski mengapresiasi langkah tersebut, Ketua BEM Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Muhammad Arifin menegaskan bahwa mahasiswa masih menunggu bukti konkret atas komitmen yang diberikan. Menurutnya, tindak lanjut nyata lebih penting daripada sekadar pernyataan dukungan.
“Kami meminta bukti konkret bahwa apa yang disampaikan benar-benar diteruskan. Kami perlu bukti, tidak hanya press release,” ujarnya.
Supian HK, menandatangani pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa dan berjanji meneruskan tuntutan tersebut kepada anggota DPR RI serta pemerintah pusat.
Aksi ditutup dengan penyampaian harapan serta erus mengawal perkembangan tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi tersebut. dari Ketua BEM Uniska, Ahmad Munawir Sazali.
“Harapan kami tentu 11 anggota DPR RI dapil Kalimantan Selatan bisa hadir dan mendengarkan langsung keresahan masyarakat. Hari ini kami sudah berdialog dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan kami menunggu tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan,” tutupnya.
