Banjarmasin, Warta JITU — Menanggapi keresahan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng, kenaikan BBM dan PPN, serta tuntutan pulihkan Kalimantan Selatan, mahasiswa Kalimantan selatan adakan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kamis (14/4) lalu.
Sejak pukul sembilan pagi massa bergerak dari titik kumpul Siring 0 km dengan membawa baliho bertuliskan aspirasi dan harapan terkait tuntutan mahasiswa. Aksi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai almamater di Kalsel ini merupakan bagian dari demontrasi serentak mahasiswa di Indonesia. Pada demonstrasi ini mahasiswa Kalsel menuntut solusi serta tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah terkait keresahan yang beredar di masyarakat, diantaranya kelangkaan minyak goreng, kenaikan PPN, kenaikan harga BBM, pulihkan isu lingkungan di Kalimantan Selatan, serta isu penundaan pemilu 2024.
Ketika sampai di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel para demonstran yang memenuhi Jl. Lambung Mangkurat disambut langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H.M Rosehan N.B. Melalui pertemuan itu Rosehan mengaku bahwa ketua dan anggota DPRD Kalsel lainnya tidak dapat berhadir menyambut mahasiswa secara langsung karena tengah melakukan perjalanan dinas keluar daerah.
Demonstrasi yang berlangsung tertib dan damai ini membuahkan hasil. Rosehan mendukung dan memberikan tanggapan terhadap tuntutan mahasiswa dengan menandatangani pernyataan tertulis. Salah satunya ia bersedia mengkoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Kalsel untuk bersama-sama mengatasi persoalan pangan dan bahan pokok dalam sebuah pertemuan bersama perwakilan mahasiswa dan masyarakat.
Alfi (20) selaku mahasiswa dan koordinator lapangan pada aksi kali ini, mengaku bahwa dengan adanya surat pernyataan dari DPRD Provinsi Kalsel menandakan adanya komitmen DPRD dalam memfasilitasi tuntutan mahasiswa.
“Tujuan dan esensi aksi kita pada hari ini tersampaikan, kemudian tuntutan kita itu bisa diakomodir dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai corong aspirasi rakyat tersebut, tadi juga sudah keluar surat pernyataan atau surat komitmen dari DPRD Provinsi Kalimantan selatan untuk memfasilitasi masa aksi dalam mengadakan sidang rakyat yang artinya sudah ada output pada aksi ini” ujarnya kepada Warta JITU, Kamis (14/4).
Setelah adanya pernyataan tersebut, mahasiswa yang terlibat aksi membubarkan diri dan meninggalkan Kantor DPRD Provinsi Kalsel secara tertib dan damai dengan harapan adanya solusi konkret yang diadakan berdasarkan buah pemikiran bersama, tidak berasal dari gerakan-gerakan taktis yang berisi kepentingan di dalamnya.
Penulis: Spa
Editor: Kar
