Banjarmasin, Warta JITU — Isu tentang 3 periode masa jabatan Presiden Jokowi telah menjadi rahasia umum dan ramai diperbincangkan di media sosial. Tidak hanya itu, isu mengenai penundaan pemilu juga mengekor seiring ramainya wacana 3 periode masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu kemudian membuat banyaknya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa di berbagai provinsi di Indonesia untuk menanggapi kedua isu tersebut dan permasalahan mengenai harga BBM, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya. Menanggapi polemik tersebut, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional mengadakan Bincang Santai untuk membahas tentang “Pers Mahasiswa Tolak Tiga Periode, Pemilu Ditunda, dan Tipu-tipu” pada Rabu (13/4) lalu. Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting, Dewan Kota (DK) dari beberapa daerah ditunjuk menjadi pembicara, seperti DK Madura, DK Jember, DK Malang, DK Purwokerto, DK Bangka Belitung, DK Kediri, DK Yogyakarta, DK Mataram, DK Kedu, DK Madiun, dan DK Surabaya. Juga dihadirkan Ika Ningtyas dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai penanggap.
Dari beberapa perwakilan DK setiap daerah ada yang menyampaikan kondisi pada setiap daerah yang menolak isu tersebut dan ada pula yang menyampaikan argumen bagaimana isu itu bisa mencuat.
DK Madura Fathorrosi menyampaikan dalam kesempatannya ada beberapa aksi yang memang mendukung Jokowi 3 periode. Dia juga menilai dalam aksi tersebut jelas ada yang memotori, sehingga wajar muncul kecurigaan di masyarakat bahwa ini memang telah direncanakan, termasuk isu-isu tadi yang kemudian digencarkan lagi oleh beberapa pimpinan negara elit politik. Tidak bisa dipungkiri lagi ada beberapa aksi yang memang muncul mendukung Jokowi 3 periode dan hal itu tentu bertentangan dengan aturan konstitusi yang mengatur bahwa jabatan presiden maksimal dua periode.
Sementara itu, DK Kediri Pipit Syahrudin menyampaikan kekecewaannya dalam forum Bincang Santai terkait penundaan pemilu. Pipit berpendapat bahwa seharusnya pemerintah sekarang fokus pada perbaikan ekonomi, seperti harga minyak goreng dan harga BBM yang naik.
Ika Ningtyas dari AJI Indonesia menanggapi polemik ini, Ika mengatakan memori pemilu pada 2014 saat Jokowi digambarkan sebagai sosok dengan new hope yang profilnya dianggap tidak mendukung elit politik, serta terlihat merakyat dengan visi dan misi seperti mendukung pemberantasan KPK dan sebagainya, tetapi setelah dua periode demokrasi yang ada telah digerogoti.
“Pada pemilihan Jokowi yang dipilih dengan visi misinya yang demokratis, tetapi malah menjadi kontraproduktif,” ujar Ika.
Jadi, apakah di dalam kepemimpinan suatu presiden akan memberikan kesan yang sempurna bagi masyarakat di negaranya ?
“Dalam pemerintahan Jokowi dua periode ini saya rasakan sebagai masyarakat Indonesia ada senjata tajam yang bisa mengarah kemana saja. Di satu sisi banyaknya kenaikan bahan pokok seperti minyak dan bahan pokok lainnya, tetapi tidak bisa dipungkiri di dalam pemerintahan Jokowi, gencarnya pembangunan di daerah pinggiran tidak terpusat pada daerah Jawa saja. Pembangunan pada periode pemerintah Jokowi hampir merata, tetapi hutang semakin tinggi, korupsi makin merajalela,” sambung Ika.
Reporter: Els, Arn, Srr (JM)
